An Unbiased View of reformasi intelijen indonesia

An Unbiased View of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan circumstance, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

The federal government has utilised various guidelines, usually arbitrarily, to demand people who have talked about or reported on human rights abuses and other related difficulties, like corruption.

Also, extreme bureaucratic controls for overseas foundations, which include needs on residency and minimal assets allocated for your institution of your Group (USD1 million for just a international authorized entity and USD100,000 for the foreign particular person).

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.

Fears ended up elevated regarding the functionality of BIN for a Device with the political passions from the President.

The Legislation on Foundations presents that “social” foundations may possibly work to benefit only their stakeholders, which would be inconsistent with community profit standing. The wide term of “social” On this definition could induce a dilemma in practice, as it is relevant to any not-for-income exercise.

m. and six p.m. along with the noise amount of the seem method shouldn't exceed 60 decibels. Sixty decibels is about as loud for a dialogue in a restaurant. Convoys would even be prohibited in demonstrations. CSOs widely criticized the measure. The Governor subsequently said that he built a blunder while in the regulation, especially that the regulation shouldn't Restrict demonstration to only those 3 destinations, and he would revise it.

Indonesian law enforcement have named a human legal rights law firm and activist a suspect for alleged incitement and spreading phony news on the web growing violent protests from the region’s restive West Papua location.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan informasi lebih lanjut perlindungan intelijen.

This tension also triggered a worsening financial problem; two). The elite conspiracy, Specially the ICMI Management, which withdrew assist, mobilized demonstrations and urged the Management in the Majelis Permusyawaratan Rakyat